Senin, 25 Mei 2015

Contoh Study Kasus




Neoliberalisme Identik dengan Kerusuhan Sosial

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ekonomi neoliberalisme dikhawatirkan akan sama dengan menyulut kerusuhan sosial.  Ini karena isu-isu yang menyertai neoliberalisme itu.

Isu tersebut adalah demokrasi liberalisme, risiko negara (country risk), hak asasi manusia tanpa hak ekosob (memperoleh penghidupan yang layak, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, layanan publik, dan ekonomi konstitusi), lingkungan untuk menahan laju daya saing pesaing, gender, good corporate governance, indeks korupsi, indek persaingan, multikultur, kearifan lokal, dan pemerintah gagal serta buruk dalam penyediaan layanan publik.
   
Hal itu dikemukakan pengamat ekonomi, Dr Ichsanuddin Noorsy, dalam seminar nasional "Kupas tuntas sistem ekonomi neoliberalisme vs sistem ekonomi kerakyatan dan kebangsaan" yang dibuka Pembantu Rektor IV Unhas, Dwia Aries Tina NK atas nama Rektor Unhas dan dilaksanakan Forum Akademisi Perguruan Tinggi di Kampus Unhas Makassar, Kamis (28/5).
   
"Ekonomi neoliberalisme mengandalkan mekanisme pasar. Globalisasi tidak lebih dari pemusatan kebijakan dan penyebaran barang dan jasa," katanya.
Dalam sajian yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu, Ichsanuddin Noorsy yang tampil bersama Prof Dr Halide dan Ir Muslimin mengatakan, ekonomi neoliberalisme menggambarkan pemerintah dan birokrasi tidak lebih dari pesuruh pemodal yang menempatkan sistem ekonomi dalam hubungan patron-client.
   
"Ekonomi liberalisme berbasis individual, mekanisme pasar dan pasar bebas," ujar Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM tersebut. Motivasi utama ekonomi liberalisme, katanya, adalah akumulasi modal.

Ia memberi contoh, di Indonesia dari sisi penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyedot tenaga kerja sekitar 96,1%, sementara usaha besar hanya 3,9%. Namun, dari aspek penyerapan kredit, UMKM hanya memperoleh kucuran tidak lebih 20%, sementari porsi terbesar tersedot oleh usaha besar.
    
Prof Halide mengatakan, Indonesia sebenarnya hanya mengenal dua sistem ekonomi, yakni liberalisme/kapitalisme, dan sistem ekonomi komunisme dan sosialisme.  "Dalam Tap MPRS yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi ditekankan mengamankan dan melindungi demokrasi dengan berpegang teguh pada bukan liberalisme, bukan etatisme, dan bukan monopoli," kata Halide. 
Neoliberalisme Harus Dilawan        /
Kamis, 25 Juni 2009 | 14:55 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Nina Susilo
SURABAYA, KOMPAS.com — Neoliberalisme sudah diterapkan di Indonesia sejak Orde Baru dan diikuti komersialisasi di segala bidang kehidupan pada masa reformasi. Penerapan mekanisme pasar di semua bidang ini hanya memberikan kebebasan kepada masyarakat yang mampu membayar. Karenanya, neoliberalisme harus dilawan.

Hal ini terungkap dalam diskusi terbuka bertajuk "Indonesia dalam Kepungan Neoliberalisme" di FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu (24/6). Hadir sebagai pembicara diskusi ini, pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Herry Priyono dan Sudaryanto dari Pergerakan Kebangsaan.

Herry menjelaskan, penerapan mekanisme pasar di semua bidang harus dilawan, tetapi mekanisme pasar dalam bidang ekonomi dengan dimensi sosial bisa diterima. Orientasinya adalah pada kesejahteraan masyarakat. Karenanya, perlu ada revitalisasi gagasan sosial dan pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik atas dasar visi "kontrak sosial" harus dikawal.

Neoliberalisme atau penerapan pasar bebas di segala bidang, menurut Herry, akan mengorbankan masyarakat dengan daya beli lemah termasuk anak dan perempuan. Kebebasan hanya bisa dinikmati bila bisa membelinya. Hal ini menimbulkan pergeseran, hubungan warga negara dan negara tidak lagi terkait hak, tetapi warga negara menjadi konsumen.

Secara antropologis, lanjut Herry, neoliberalisme mereduksi manusia menjadi hanya sebagai makhluk ekonomi. Padahal, sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk estetis, makhluk politis, makhluk kultural, dan makhluk religius yang seperti taman keragaman.

Akibat neoliberalisme, pendidikan bukan lagi menjadi hak asasi, tetapi masalah apakah seseorang bisa membelinya atau tidak. Hal ini tampak pada Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang disahkan tahun 2008.  
Sementara itu, menurut Sudaryanto yang mantan anggota DPR RI, liberalisme sudah terjadi mulai Orde Baru dengan ekonomisasi segala bidang kehidupan. Pada era reformasi, komersialisasi segala bidang kehidupan dilanjutkan. Sebab, banyak tokoh-tokoh Orde Baru yang dengan mudah melompat menjadi tokoh di era reformasi.

Untuk melawan neoliberalisme yang terjadi dan diputarbalikkan oleh para akademisi yang menjadi tim kampanye para calon presiden, menurut Herry, diperlukan penjernihan konsep neoliberalisme oleh intelektual sejati. Selanjutnya, diperlukan transformasi kultural secara kolosal dalam waktu lama sehingga terbentuk kebiasaan baru dengan dimensi sosial.
Analisis
Menurut pendapat saya masalah yang diangkat pada bacaan diatas sesuai dengan teori liberalisme karena dalam bacaan diatas menjelaskan bahwa perekonomian dibiarkan berjalan secara bebas atau membiarkan pasar berjalan dengan sendirinya selain itu setiap persoalan ekonomi yang ada dibiarkan terselesaikan dengan sendirinya atau membiarkan mekanisme pasar menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada. Paham  neoliberalisme yang diungkapkan diatas sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari paham liberalism klasik di dalam paham neoliberalisme memuat beberapa pernyatan-pernyataan yang diungkapkan dalam paham liberalisme klasik seperti membiarkan pasar berjalan dengan sendirinya, setiap persoalan ekonomi yang ada diselesaikan oleh mekanisme pasar tanpa ada kebijakan dari pemerintah, campur tangan pemerintah hanya sebagai regulator saja.
Menurut saya konsep neoliberalisme kurang tepat diterapkan dalam perekonomian Indonesia karena para pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia masih belum bisa mandiri dan terpaku pada prosedur yang dibuat pemerintah sehingga apabila konsep neoliberalisme diterapkan di Indonesia akan menimbulkan shock bagi para pelaku ekonomi karena adanya pergeseran paradigma roda perekonomian. Konsep yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah konsep perekonomian yang dapat menjangkau berbagai kalangan pelaku ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama bukan hanya tertuju pada kalangan tertentu akan tetapi merata ke berbagai kalangan. Pemerintah harus bertindak aktif sebagai pemicu /trigger suatu kegiatan perekonomian yang dapa t meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti menjalankan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Meningkatnya produktivitas masyarakat akan meningkatkan produk domestic bruto, kenaikan PDB tentunya akan meningkatkan pendapatan personal. Tingginya pendapatan personal akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Referensi :
http://wiwitna.blogspot.com/2013/03/kumpulan-study-kasus-hubungan.html



Senin, 09 Juni 2014

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan harga di pasar forex sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain para pemain besar dan institusi keuangan, pengaruh faktor fundamental juga berperan dalam menggerakkan pasar, salah satunya adalah suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral suatu negara. Dalam keadaan normal investor tentu mengharapkan perolehan (return) yang tinggi dari instrumen investasi yang dipilihnya termasuk mata uang. Tingkat suku bunga dalam hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya.


                                


Tingkat suku bunga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang negara tersebut. Tingkat suku bunga diatur oleh bank sentral, dan jika dalam jangka panjang bank sentral selalu menaikkan suku bunga maka trend nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap negara lain akan cenderung naik. Hal ini akan terus berlangsung sampai ada faktor lain yang mempengaruhi atau bank sentral kembali menurunkan suku bunganya.

Pengaruh kenaikan tingkat suku bunga
Sebagai illustrasi ambillah contoh EUR/AUD. Saat ini suku bunga mata uang Euro adalah 0.50% dan dollar Australia 2.75%. Jika bank sentral kawasan Euro (ECB) menaikkan tingkat suku bunga sebesar 0.25% maka suku bunga EUR akan menjadi 0.75%. Asumsikan suku bunga AUD tidak berubah sehingga permintaan akan AUD juga relatif tetap. Kenaikan tingkat suku bunga Euro akan menarik investor untuk memindahkan asset investasinya (misalnya saham, properti atau mata uang lain) ke mata uang Euro karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari perubahan tingkat suku bunga tersebut.

Walaupun pada contoh di atas suku bunga EUR masih lebih rendah dari suku bunga AUD, namun perubahan tingkat suku bunga tersebut menyebabkan permintaan akan mata uang EUR di level konsumen meningkat sehingga nilai tukar Euro terhadap dollar Australia atau EUR/AUD juga naik. Jika suku bunga mata uang negara lain tidak berubah, maka kenaikan suku bunga EUR tersebut tidak hanya berpengaruh pada nilai EUR/AUD saja, namun juga terhadap nilai tukar EUR versus mata uang lainnya. Dalam hal ini nilai EUR/xxx  (xxx adalah mata uang lainnya) akan naik.

Pengaruh penurunan tingkat suku bunga
Sebaliknya dari contoh di atas, jika ECB menurunkan tingkat suku bunganya semisal 0.25% juga sehingga suku bunga EUR menjadi 0.25%. Investor akan segera melepas kepemilikannya atas mata uang Euro dan beralih ke jenis asset lainnya seperti saham, properti atau mata uang negara lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi. Jika ini terjadi maka nilai tukar EUR terhadap mata uang lainnya akan turun, atau EUR/xxx akan melemah.

Perubahan arah pergerakan nilai tukar di atas terjadi hanya pada saat ada perubahan tingkat suku bunga, atau isu dan juga rumor yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan suku bunga seperti tingkat inflasi yang tinggi, defisit neraca perdagangan yang makin besar dan sebagainya. Dalam pasar forex isu perubahan tingkat suku bunga sangat sensitif, oleh karenanya komentar seorang gubernur atau kepala bank sentral akan sangat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara. Di samping itu perbedaan tingkat suku bunga antara 2 mata uang bisa menyebabkan terjadinya carry trade. Makin besar selisih suku bunga makin tinggi pula potensi carry trading terhadap pasangan mata uang tersebut.


Sumber:
www.fxstrategy.com
http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=128564&title=pengaruh_suku_bunga_terhadap_nilai_tukar_mata_uang

Sabtu, 26 April 2014

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Provinsi



Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Provinsi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat data kemiskinan di Indonesia masih cukup besar dan tidak merata. Dari 31,02 juta penduduk yang hidup miskin, sebagian besarnya (55,83%) menetap di Pulau Jawa.
Plh Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Prasetijono Widjojo menyatakan bahwa Pulau Jawa ini menempati peringkat pertama dibanding Pulau Sumatra yang ada di peringkat kedua dengan prosentase 21,44% dari total 31 juta penduduk miskin.
Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara Timur serta Sulawesi merupakan wilayah dengan peringkat ketiga dan keempat. Masing-masing untuk Sulawesi 7,6%, Bali dan Nusa Tenggara 7,1%, Kalimantan 3,3%, Papua 3,3% dan Maluku 1,5%.
Selain mencatat jumlah penduduk miskin, Bappenas juga mencatat masih terjadi kesenjangan tingkat kemiskinan yang signifikan antar provinsi di Indonesia. Tercatat dari 33 provinsi, ada 17 yang memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional. “16 provinsi lainnya sudah memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional,” kata Prasetijono di Jakarta, Rabu (8/12).
Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat dari rata-rata nasional (13,33%) adalah Papua sebesar 36,80%, Papua Barat 34,88% dan Maluku sebesar 27,74%. Untuk pulau Sumatra, provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional yakni Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.
Di Pulau Jawa dan Bali, sebanyak tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi yang tingkat kemiskinanya di atas rata-rata nasional.
Data lain adalah, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan secara signifikan masih lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan. Tercatat tingkat kemiskinan di daerah per desaan Indonesia mencapai 16,56% sedang di perkotaan adalah sebesar 9,87%.
Namun demikian, Prasetijono mengatakan bahwa dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang berlaku, tingkat kemiskinan secara umum cenderung terun menurun selama periode 1976-1996.
Krisis ekonomi pada 1997/1998 adalah faktor utama yang membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat secara drastis dari angka 22,5 juta penduduk miskin pada 1996, menjadi 49,5 juta pada 1997/1998. Angka ini kini berangsur turun menjadi tinggal 31 juta per Maret 2010.
Satu hal yang masih menjadi sorotan adalah ditemukan indeks kedalaman kemiskinan yang masih ditemukan tinggi di beberapa daerah, yakni Papua Barat dengan indeks 11,52, Papua 11,51, Maluku 6,94, Gorontalo 6,26, Aceh 4,87, Sulawesi Tengah 4,8, Yogyakarta 4,74 dan Nusa Tenggara Timur 4,47.
Indeks kedalaman kemiskinan adalah indikator yang mengukur kesenjangan pengeluaran rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional.
Tingkat Pengangguran
Angka pengangguran di Indonesia masih sangat mencengangkan. Menurut data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah penganggur terbuka di Indonesia mencapai 8,32 juta orang atau 7,14 persen dari 116,53 juta orang angkatan kerja.
Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang, bertambah 1,54 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang atau bertambah 3,35 juta orang dibanding Februari 2007 sebesar 108,13 juta orang.
Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 102,05 juta orang, bertambah 2,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2007 sebesar 99,93 juta orang, atau bertambah 4,47 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2007 sebesar 97,58 juta orang.
Jumlah penganggur pada Februari 2008 mengalami penurunan sebesar 584 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2007 yaitu dari 10,01 juta orang pada Agustus 2007 menjadi 9,43 juta orang pada Februari 2008, dan mengalami penurunan sebesar 1,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2007 sebesar 10,55 juta orang.
Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 8,46 persen, mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus 2007 yang besarnya 9,11 persen, demikian juga terhadap keadaan Februari 2007 yang besarnya 9,75 persen.
Situasi ketenagakerjaan pada bulan Februari 2008, hampir di seluruh sektor mengalami peningkatan jumlah pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2007. Sektor yang mengalami peningkatan jumlah pekerja tertinggi berturut-turut yaitu: sektor jasa kemasyarakatan naik 1,82 juta orang serta sektor perdagangan naik 1,26 juta orang.
Dari sisi gender, partisipasi perempuan dalam lapangan kerja meningkat signifikan. Selama Februari 2007-Februari 2008, jumlah pekerja perempuan bertambah 3,26 juta orang dan laki-laki hanya bertambah 1,21 juta orang. Kenaikan pekerja perempuan terbesar terjadi di sektor perdagangan yaitu 1,51 juta orang dan sektor pertanian sebesar 740 ribu orang.
BPS melakukan survei setiap Februari dan Agustus per tahun, dari hasil survei diketahui sumber pengangguran dari lulusan SMK sebesar 17,26 persen, lulusan SMA 14,31 persen, lulusan Universitas 12,59 persen, lulusan Diploma 11,21 persen, lulusan SMP 9,39 persen, lulusan SD dan tidak sekolah 35,24 persen.

Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan
Tahun depan diperkiraan akan muncul pencari tenaga kerja baru sekitar 1,8 juta orang, sedangkan yang bisa ditampung saat ini dalam sektor formal hanya 29%. Sisanya di sektor informal atau menjadi pengangguran.
Solusi menurut saya, agar tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang dengan ada nya kerja keras dari diri sendiri dan berniat untuk bekerja. terkadang seseorang enggan bekerja karna malas atau kurangnya lapangan pekerjaan, saya setuju jika di tingkatkan nya lapangan pekerjaan entah itu dari pabrik pabrik atau hanya sebagai bawahan biasa.


Referensi
blog.umy.ac.id/indonesiaku/kemiskinan-meningkat-di-pulau-jawa

Rabu, 09 April 2014

Perekonomian Indonesia

Sistem Perekonomian pada masa pemerintahan SBY

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/perekonomian-indonesia-di-era-reformasi/
http://ambaratmodjo.blogspot.com/2011/03/perekonomian-indonesia-pada-masa.html

Minggu, 29 Desember 2013


BAB 13 TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BISNIS



1. BENTURAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT 

Proses produksi seringkali menyebabkan benturan kepentingan (masyarakat dengan perusahaan). Terjadi pada berbagai tingkat perusahaan (besar, menengah, maupun kecil). Benturan ini kerap terjadi Karena
perusahaan menimbulkan polusi.

KLASIFIKASI ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL

     
Untuk menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan dituntut untuk mengindahkan etika bisnis. Berikut adalah hal-hal pendorong dilaksanakannya etika bisnis :
1.      Dorongan dari pihak luar, dari lingkungan masyarakat. Kendala yang akan sering dihadapi adalah biaya tambahan yang kadang cukup besar bagi perusahaan.
2.      Dorongan dari dalam bisnis itu sendiri, sisi humanisme pebisnis yang mlibatkan rasa, karsa, dan karya yang ikut mendorong diciptakannya etika bisnis yang baik dan jujur.

2. DORONGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Berikut ini adalah klasifikasi masalah sosial yang mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial suatu bisnis :

1.      Penerapan Manajemen Orientasi Perusahaan 
Prosedur administrasi serta jenjang kewenangan yang berbelit-belit sering menyebabkan tekanan batin bagi para pebisnis maupun pihak lain yang berhubungan. Hubungan yang kurang manusiawi pun kerap terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. 

2.      Ekologi dan gerakan pelestarian lingkungan 
Ekologi, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara manusia dan alam lingkungannya banyak dipengaruhi oleh proses produksi. Contohnya, maraknya penebangan hutan sebagai bahan dasar industri, perburuan kulit ular, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

3.      Penghematan Energi 
Pengurasan secara besar-besaran energi yang berasal dari SDA yang tidak dapat dipengaruhi seperti batubara, minyak, dan gas telah banyak terjadi. Kesadaran bahwa SDA tersebut tidak dapat diperbaharui telah mendorong dilaksanakannya proses efisiensi serta mencari pengganti sumber daya tersebut, yang diantaranya adalah pemanfaatan tenaga surya, nuklir, angin air serta laut. 

4.      Partisipasi pembangunan bangsa 
Kesadaran masyarakat pebisnis terhadap suksesnya pembangunan sangat diperlukan. Dengan adanya kesadaran tersebut, akan membantu pemerintah untuk menangani masalah pengangguran dengan cara ikut melibatkan pembangunan tenaga kerja yang ada. 

5.      Gerakan Konsumerisme 
Awal perkembangannya tahun 1960-an di Negara Barat yang berhasil meberlakukan undang-undang perllindungan konsumen. Berikut ini adalah tujuan dari gerakan konsumerisme :

Ø Memperoleh perhatian dan tindakan nyata dari kalangan bisnis
Ø Pelaksanaan strategi advertensi atau periklanan yang relistic dan mendidik serta tidak menyesatkan masyarakat.
Ø Diselenggarakan panel-panel disuksi antara wakil konsumen dengan produsen.
Ø Diselenggarakan panel-panel disuksi antara wakil konsumen dengan produsen.
Ø Diselenggarakan panel-panel disuksi antara wakil konsumen dengan produsen. Berjalannya proses public relation (PR) yang lebih menitikberatkan pada kepuasan konsumen daripada promosi semata.

3. ETIKA BISNIS 

Merupakan penerapan secara langsung tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri.
1        Hubungan antara bisnis dengan langganan/konsumen.
2        Hubungan dengan karyawan.
3        Hubungan antar bisnis.
4        Hubungan dengan investor.
5        Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan.

4. BENTUK-BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL SUATU BINIS

Penjabaran dari kepedulian sosial dari suatu bisnis berbentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial bisnis. Itu dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat kepedulian sosial suatu bisnis maka semakin meningkat pula pelaksanaan praktek bisnis etik dalam masyarakat.

Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dapat kita temui di indonesia adalah sebagai berikut :

Ø Pelaksanaan Hubungan Industrialis Pancasila (HIP).
Ø Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Ø Penerapan Prinsip Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (k3)
Ø Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
Ø Sistem Bapak Angkat-Anak Angkat. 


REFERENSI
http://arul06agustus1990.blogspot.com/2010/01/tanggung-jawab-sosial-suatu-bisnis.html
http://rahadiancahyadi.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated
www.google.com

Rabu, 11 Desember 2013

Bab 14 Bisnis Internasional



I. Hakikat Bisnis International.
Hakikat bisnis internasional.  Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas – batas suatu Negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional  yang sering disebut sebagai Bisnis Internasional (International Trade) ada juga yang menybutnya sebagai Pemasaran Internasional atau International Marketing.
Alasan suatu negara melaksanakan bisnis internasional karena sebenarnya tidak ada satu Negara pun didunia yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan negerinya dari barang-barang atau produk yang dihasilkan oleh Negara itu sendiri. Tidak ada suatu Negara pun yang dapat memenuhi 100% swasembada. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyebaran yang tidak merata dari sumber daya baik dari sumber daya alam modal maupun sumber daya manusia.
Tahap – tahap dalam melaksanakan bisnis internasional  :
1. Ekspor Insidentil
2. Ekspor Aktif
3. Penjualan Lisensi
4. Franchising
5. Pemasaran di Luar Negeri
6. Produksi dan Pemasaran di Luar Negeri
Hambatan dalam melaksanakan perdagangan internasional
-          Perbedaan sosial dan budaya antar negara
-          Perbedaan ekonomi
-          Perbedaan hukum dan politik
Karena bisnis ini di jalankan secara international, jadi kita pasti akan mengenal Perusahaan Multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan memasarkan produk-produk di banyak negara, contoh : ExxonMobil, Nestle, IBM, Ford dll. Produk dari perusahaan multinasional lebih menguasai pasar, karena produk mereka mempengaruhi kehidupan ratusan juta konsumen, pesaing, investor, dan bahkan para pemrotes.
II. Alasan Melaksanakan Bisnis International.
seseorang melaksanakan bisnis internatioanal karena beberapa alasan tertentu. karena usahanya ingin lebih maju, karena ingn mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena persaiangan di International lebih menguntungkan, agar usahanya dapat di lihat di mata dunia, agar lebih mengetahui di mana kekurangan usahanya, dan lain-lain.
III. Tahap-Tahap Dalam Memasukan Bisnis International.
Latar belakang
Sebuah cara masuk ke pasar internasional adalah saluran yang mempekerjakan organisasi Anda untuk mendapatkan masuk ke pasar internasional yang baru. Pelajaran ini mempertimbangkan sejumlah alternatif kunci, tetapi mengakui bahwa alteratives banyak dan beragam. Di sini Anda akan mempertimbangkan cara-cara masuk ke pasar internasional seperti Internet, Mengekspor, Perizinan, Agen Internasional, International Distributor, Aliansi Strategis, Joint Ventures, Luar Negeri Industri dan Penjualan Anak Internasional kita. Akhirnya mempertimbangkan Tahapan Internasionalisasi.
Perlu dicatat bahwa tidak semua otoritas pada pemasaran internasional sepakat untuk modus yang masuk duduk di mana. Sebagai contoh, beberapa melihat waralaba sebagai modus berdiri sendiri, sedangkan yang lain melihatwaralaba sebagai bagian dari lisensi. Pada kenyataannya, titik paling penting adalah bahwa Anda mempertimbangkan semua mode berguna untuk memasuki pasar internasional – lebih dan di atas yang merpati-lubang itu cocok menjadi. Jika ragu, selalu memperjelas tampilan pilihan tutor Anda.
Internet
Internet adalah saluran baru untuk beberapa organisasi dan saluran tunggal untuk sejumlah besar organisasi baru yang inovatif. Ruang marketing terdiri dari perusahaan-perusahaan Internet baru yang muncul sebagai Internet telah berkembang, serta perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelumnya yang sekarang menggunakan pendekatan marketing sebagai bagian dari rencana pemasaran mereka secara keseluruhan. Untuk beberapa perusahaan Internet adalah saluran tambahan yang meningkatkan atau mengganti saluran tradisional mereka (s).Bagi orang lain Internet telah memberikan kesempatan untuk sebuah perusahaan online baru. Lebih lanjut
Mengekspor
Ada pendekatan langsung dan tidak langsung untuk mengekspor ke negara-negara lain. Langsung mengekspor secara langsung. Pada dasarnya organisasi membuat komitmen untuk pasar luar negeri atas nama sendiri. Hal ini memberikan kontrol yang lebih besar itu merek dan operasi di luar negeri, di atas di atas tidak langsung mengekspor. Di sisi lain, jika Anda menggunakan sebuah lembaga negara asal (yaitu sebuah perusahaan ekspor dari negara Anda – yang menangani ekspor atas nama Anda) untuk mendapatkan produk Anda ke pasar luar negeri maka Anda akan mengekspor secara tidak langsung. Contoh langsung ekspor meliputi:
Perizinan
Perizinan termasuk waralaba, kontrak Turnkey dan manufaktur kontrak.
Internasional Agen dan Distributor Internasional
Agen seringkali merupakan langkah awal dalam pemasaran internasional. Sederhananya, agen adalah individu atau organisasi yang dikontrak dengan bisnis Anda, dan pasar atas nama Anda di negara tertentu. Mereka jarang mengambil kepemilikan produk, dan lebih sering mengambil komisi barang yang dijual. Agen biasanya mewakili lebih dari satu organisasi. Agen adalah biaya-rendah, namun pilihan rendah kontrol. Jika Anda berniat untuk mengglobal, pastikan bahwa kontrak Anda memungkinkan Anda untuk mendapatkan kembali kontrol langsung dari produk. Tentu saja Anda perlu menetapkan target karena Anda tidak pernah mengetahui tingkat komitmen agen Anda. Agen mungkin juga merupakan pesaing Anda – maka waspadalah konflik kepentingan. Mereka cenderung menjadi mahal untuk merekrut, mempertahankan dan kereta api. Distributor mirip dengan agen, dengan perbedaan utama yang distributor mengambil kepemilikan barang. Karena itu mereka memiliki insentif untuk produk-produk pasar dan untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Jika pro dan kontra yang mirip dengan agen internasional.
Aliansi Strategis (SA)
aliansi strategis adalah istilah yang menggambarkan seluruh rangkaian hubungan yang berbeda antara perusahaan bahwa pasar internasional. Kadang-kadang hubungan adalah antara pesaing. Ada banyak contoh termasuk:
Pada dasarnya, Aliansi Strategis non-ekuitas perjanjian sesuai perusahaan yaitu tetap independen dan terpisah.
Joint Ventures (JV)
Joint Ventures cenderung berbasis ekuitas yaitu sebuah perusahaan baru sudah diatur dengan pihak yang memiliki proporsi dari bisnis baru. Ada banyak alasan mengapa perusahaan mengatur Joint Ventures untuk membantu mereka untuk memasuki pasar internasional baru:
Overseas Industri atau Penjualan Anak Internasional
Sebuah bisnis dapat memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain adalah sebagai layak sebagai benar-benar memiliki sebuah pabrik di luar negeri yaitu organisasi manufaktur berinvestasi di pabrik, mesin dan tenaga kerja dalam pasar luar negeri. Hal ini juga dikenal sebagai Foreign Direct Investment (FDI). Ini bisa menjadi baru-membangun, atau perusahaan mungkin memperoleh bisnis saat ini yang memiliki pabrik dll cocok Tentu saja Anda bisa merakit produk di pabrik baru, dan hanya ekspor komponen dari pasar dalam negeri (atau negara lain). Manfaat utama adalah bahwa bisnis Anda menjadi lokal – Anda manufaktur untuk pelanggan di pasar di mana Anda trading. Anda juga akan mendapatkan pengetahuan pasar lokal dan mampu menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan konsumen lokal. The downside adalah bahwa Anda mengambil risiko yang berkaitan dengan pasar domestik lokal. Sebuah Penjualan Anak Internasional akan sama, mengurangi unsur risiko, dan memiliki manfaat kunci yang sama tentu saja. Namun, bertindak lebih seperti distributor yang dimiliki oleh perusahaan Anda sendiri.
Internasionalisasi Tahapan
Jadi, memiliki dianggap sebagai mode kunci masuk ke pasar internasional, kami menyimpulkan dengan mempertimbangkan Tahapan Internasionalisasi. Beberapa perusahaan tidak akan pernah perdagangan luar negeri dan begitu juga tidak melalui tahap tunggal. Lain akan mulai pada tahap akhir nanti atau bahkan. Tentu saja beberapa akan melalui setiap tahap sebagai dirangkum sekarang:
VI. Hambatan Dalam Memasuki Bisnis International.
Dalam ekonomi dan sebagian besar terutama dalam teori persaingan , hambatan masuk hambatan di jalur dari sebuah perusahaan yang membuat sulit untuk memasukkan diberikan pasar .
Hambatan untuk masuk melindungi perusahaan incumbent dari kompetisi dari pendatang baru.
Hambatan ke entri adalah sumber kekuatan harga sebuah perusahaan – kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan semua pelanggannya.
Istilah ini mengacu pada rintangan bahwa seorang individu mungkin menghadapi ketika mencoba untuk bisa masuk kedalam suatu profesi atau perdagangan . Hal ini juga, lebih umum, mengacu pada hambatan bahwa suatu perusahaan (atau bahkan sebuah negara ) yang mungkin dihadapi ketika mencoba untuk memasuki pasar , industri atau pengelompokan perdagangan. Hambatan untuk masuk membatasikompetisi di pasar.
Hambatan untuk masuk ke pasar untuk perusahaan meliputi:
Periklanan - Masa perusahaan dapat berusaha untuk menyulitkan pesaing baru dengan menghabiskan banyak pada iklan bahwa perusahaan baru akan menemukan lebih sulit untuk mampu. Ini dikenal sebagai teori kekuatan pasar iklan. [5] Di sini, ‘perusahaan menggunakan mapan iklan menciptakan perbedaan persepsi konsumen pada merek dari merek lain untuk gelar yang konsumen melihat merek sebagai produk yang berbeda sedikit. [5] Karena merek dipandang sebagai produk yang berbeda sedikit, atau potensial produk dari pesaing yang ada tidak bisa sempurna diganti di tempat didirikan’s perusahaan merek. [5] Hal ini membuat sulit bagi pesaing baru untuk mendapatkan penerimaan konsumen. [5]
Modal - membutuhkan modal untuk memulai seperti peralatan, bangunan, dan bahan baku
Pengendalian sumber daya - Jika sebuah perusahaan tunggal memiliki kendali dari sumber daya penting bagi industri tertentu, maka perusahaan lain tidak mampu bersaing dalam industri.
Biaya keuntungan independen skala - Proprietary teknologi, know-how, akses menguntungkan untuk bahan baku, lokasi geografis yang menguntungkan, pembelajaran keuntungan biaya kurva.
Loyalitas pelanggan - incumbent perusahaan besar mungkin ada pelanggan setia kepada produk yang ditetapkan. Kehadiran merek yang kuat didirikan dalam pasar dapat menjadi penghalang untuk masuk dalam kasus ini.
Distributor perjanjian - perjanjian Eksklusif dengan distributor kunci atau pengecer dapat membuat sulit bagi produsen lain untuk memasuki industri.
Ekonomi skala - Besar, perusahaan yang berpengalaman umumnya dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dari yang kecil, perusahaan berpengalaman. Biaya keuntungan kadang-kadang dapat secara cepat dikembalikan oleh kemajuan teknologi. Sebagai contoh, pengembangan komputer pribadi telah memungkinkan perusahaan kecil untuk menggunakan database dan komunikasi teknologi yang dulunya sangat mahal dan hanya tersedia bagi perusahaan besar.
Peraturan Pemerintah - Ini dapat membuat entri lebih sulit atau tidak mungkin. Dalam kasus ekstrim, pemerintah mungkin membuat kompetisi ilegal dan membentuk undang-undang monopoli . Persyaratan untuk lisensi dan izin dapat meningkatkan investasi yang dibutuhkan untuk memasuki pasar, menciptakan penghalang yang efektif untuk masuk.
permintaan inelastis - Salah satu strategi untuk menembus pasar adalah untuk menjual dengan harga lebih rendah dari mapan. Hal ini tidak efektif dengan konsumen harga-insensitive.
Kekayaan intelektual - Potensi peserta membutuhkan akses ke teknologi produksi yang efisien sama sebagai monopoli kombatan dalam rangka memasuki pasar bebas. Paten memberikan perusahaan hak hukum untuk menghentikan perusahaan lain yang memproduksi produk untuk jangka waktu tertentu, dan membatasi masuk ke pasar. Paten dimaksudkan untuk mendorong penemuan danteknologi kemajuan dengan menawarkan insentif keuangan ini. Demikian pula, merek dagang dan servicemarks mungkin merupakan semacam entry barrier untuk produk atau jasa tertentu jika pasar didominasi oleh satu atau beberapa nama terkenal sedikit.
Investasi - Itu terutama di industri dengan skala ekonomi dan / atau monopoli alam .
efek Jaringan - Bila atau pelayanan yang baik memiliki nilai yang tergantung pada jumlah pelanggan yang sudah ada, maka pemain bersaing mungkin mengalami kesulitan dalam memasuki pasar dimana perusahaan yang didirikan telah menangkap basis pengguna yang signifikan.
Predator harga - Praktek sebuah perusahaan yang dominan menjual bingung untuk membuat persaingan lebih sulit bagi perusahaan-perusahaan baru yang tidak dapat menderita kerugian tersebut, sebagai perusahaan yang dominan besar dengan garis besar atau kas cadangan kredit dapat. Hal ini ilegal di kebanyakan tempat, namun, sulit untuk membuktikan Lihat. antitrust .
Membatasi praktik, seperti perjanjian angkutan udara yang membuat sulit bagi maskapai penerbangan baru untuk mendapatkan slot mendarat di beberapa bandara .
Penelitian dan pengembangan - Beberapa produk, seperti mikroprosesor , memerlukan investasi dimuka yang besar dalam teknologi yang akan menghalangi pendatang potensial.
Supplier perjanjian - perjanjian Eksklusif dengan link kunci dalam rantai pasokan dapat membuat sulit bagi produsen lain untuk memasuki suatu industri.
Biaya tenggelam - Sunk biaya tidak dapat dipulihkan jika perusahaan memutuskan untuk meninggalkan pasar. Tenggelam biaya sehingga meningkatkan resiko dan mencegah entri.
Switching hambatan - Kadang-kadang, mungkin sulit atau mahal bagi pelanggan untuk beralih provider
Integrasi vertikal - perusahaan cakupan A dari lebih dari satu tingkat produksi, sementara mengejar praktek yang mendukung operasi sendiri pada setiap tingkat, sering dikutip sebagai entry barrier
V. Perusahaan Multinasional.
Banyak ahli, sarjana, dan penulis memiliki berbagai didefinisikan perusahaan multinasional dari perspektif yang berbeda.Beberapa definisi yang cermat tertulis di bawah ini:
The Machines Riset (2004) memberikan empat definisi untuk perusahaan multinasional. Pertama, ia mendefinisikan MNC sebagai sebuah perusahaan yang memiliki fasilitas dan aset lainnya dalam setidaknya satu negara selain negara asal, atau yang, yang memiliki kantor dan / atau pabrik-pabrik di negara yang berbeda dan biasanya memiliki kantor pusat terpusat dimana mereka mengkoordinasikan global manajemen. Kedua, ia mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan bisnis dengan manufaktur, penjualan, atau anak perusahaan layanan dalam satu atau lebih negara asing, juga dikenal sebagai Transisi atau International Corporation (TNC atau INC).
Definisi ketiga diberikan oleh Research Mesin adalah bahwa yang melihat MNC sebagai perusahaan atau perusahaan yang beroperasi di beberapa negara, biasanya didefinisikan sebagai salah satu yang memiliki 25 persen atau lebih dari kapasitas produksi yang berada di luar negara asalnya. Definisi terakhir sebagai diberikan melihat MNC sebagai perusahaan atau perusahaan yang mengelola usaha produksi yang berlokasi di sedikitnya dua negara.
Semua definisi ini, seperti yang diberikan oleh Research Machines (2004) mengidentifikasi bahwa perusahaan multinasional beroperasi di luar negeri sendiri. Mesin penelitian gunanya definisi pertama keluar ke titik penting yang perusahaan multinasional juga mengakuisisi aset di negara-negara asing di mana mereka beroperasi dan mungkin kantor sendiri / pabrik untuk memudahkan pencapaian sasaran. Ini berarti bahwa mereka lebih suka untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dari negara tuan rumah. Demikian juga, menambahkan bahwa perusahaan multinasional memiliki tempat yang biasanya markas global juga dimasukkan ke dalam tempatnya. Ini berarti bahwa laporan keuangan, penjualan, pembelian, pemasaran, dll terkoordinasi dengan baik dan dicatat di kantor pusat.
Penelitian Mesin ‘definisi poin kedua ke jalur penting tentang MNC menyatakan bahwa layanan mereka tidak terbatas untuk manufaktur saja, tetapi juga meliputi penjualan dan mengingatkan pelayanan melalui penjualan dan anak perusahaan layanan. Definisi ketiga Riset Mesin ‘pergi lebih lanjut untuk mengalokasikan persentase output perusahaan multinasional. Ia menyatakan bahwa untuk perusahaan yang akan disebut multinasional, seharusnya mendapatkan output dari 25 persen diekspor ke negara lain. Apa yang bisa disimpulkan dari ini adalah bahwa perusahaan dapat beroperasi di luar negara asalnya, tetapi tidak dapat disebut sebagai MNC kecuali ia telah melepas 25 persen atau lebih dari output nya ke negara-negara luar.
The Encyclopedia of Management (2005) menempatkan perusahaan multinasional sebagai kepedulian bisnis dengan operasi di lebih dari satu negara. Operasi ini di luar negara asal perusahaan dapat dihubungkan ke induk dengan merger, beroperasi sebagai anak perusahaan atau memiliki otonomi perhatian. Menurut Drucker (1974), ATAS perusahaan multinasional tumbuh dari munculnya permintaan pasar dunia asli melampaui batas-batas nasional, budaya dan ideologis, karena ledakan informasi.
Iyayi, Agbonifoh dan Ehiametalor (1984) melihat perusahaan multinasional sebagai multi-manajemen dengan beberapa lapis pengambilan keputusan manajemen basis dari lokal ke regional hingga global. Dalam kata-kata Hodgetts dan Luthans (1997), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara, penjualan internasional, dan campuran kewarganegaraan dari manajer dan pemilik. Coventry (1981) dan Johansson (2000) memberikan definisi yang sama kepada perusahaan multinasional, sebagai perusahaan yang biasanya memiliki sejumlah situs produksi asing dan dengan demikian sejumlah pasar internasional.
Pergi dengan semua definisi tersebut dijelaskan di atas, dapat menegaskan bahwa mereka semua mengambil perusahaan multinasional dan didefinisikan dari perspektif struktural, fungsional dan geografis dan dari sudut ruang lingkup geografis tertutup.
Sumber :
http://intannurliahtirta.ngeblogs.info/2010/11/13/bisnis-internasional/
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.marketingteacher.com/lesson-store/lesson-international-modes-of-entry.html
http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Barriers_to_entry
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://ezinearticles.com/%3FMultinational-Companies-(MNCs)-Defined%26id%3D5171192&rurl=translate.google.co.id&twu=1&usg=ALkJrhj1_zbZrREH_MKKRH81qyFInU03Cg